Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
---|---|
Susunan organisasi | |
Deputi | K. Johnson Rajagukguk[1] |
Biro | |
Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial | Yuliasih[1] |
Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan | Nunu Nugraha[1] |
Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | Rudi Rochmansyah |
Kantor pusat | |
Gedung Nusantara I Kompleks Gedung MPR/DPR RI Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270 | |
Situs web | |
http://www.dpr.go.id/ |
Deputi Bidang Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.[2]
Tugas dan Fungsi
Tugas
Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.[2]
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
- pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi;
- pemberian saran dan pertimbangan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan kepada alat kelengkapan DPR RI yang bertanggung jawab di bidang legislasi.
Struktur Organisasi
Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari:
- Biro Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial
- Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan
- Biro Hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Lihat pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Referensi
- ^ a b c Daftar Pejabat Setjen DPR RI
- ^ a b Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
- l
- b
- s
- Legislasi
- Anggaran
- Pengawasan
- Persetujuan
- Pertimbangan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 1945–1950 (KNIP)
- 1950 (DPR RIS)
- 1950-1956 (DPRS)
- 1956–1959
- DPR Peralihan
- 1960–1965 (DPR-GR)
- 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI)
- 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru)
- 1971–1977
- 1977–1982
- 1982–1987
- 1987–1992
- 1992–1997
- 1997–1999
- 1999–2004
- 2004–2009
- 2009–2014
- 2014–2019
- 2019–2024
- Kode etik
- Tata tertib
- Deputi Bidang Perundang-undangan
- Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
- Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen
- Deputi Bidang Administrasi
- Reformasi
- KKI
- PDU
- PDKB
- PBB
- TNI/Polri
- BPD
- PBR
- PDS
- Hanura
- Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia
- Pemilihan umum