Spijtoptant
Spijtoptant (secara harfiah 'orang yang menyesal') adalah istilah untuk seseorang yang telah menentukan pilihan dan kemudian ingin mengulanginya karena ia menyesali mengenai hal itu. Dalam hukum pidana, pelaku yang menyesal adalah orang yang membuat pernyataan yang memberatkan orang lain atau diri mereka sendiri dengan imbalan keringanan hukuman.
Nama tersebut terdiri dari dua kata, spijt dan optant — dua kata dalam bahasa Belanda — memiliki arti seseorang yang menyesali suatu pilihan atau membuat pilihan baru karena penyesalan. Kata tersebut diperkirakan berasal dari tahun 1950-an, setelah sebagian besar orang Indo di Indonesia kemudian memilih untuk tinggal di Belanda.
Istilah spijtoptant mengacu pada sekelompok orang, misalnya:
- Orang Indo-Belanda yang mengadopsi kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1950-an dan kemudian, karena terpaksa oleh keadaan, menyesali hal ini — kemudian mengajukan permohonan kewarganegaraan Belanda lagi.
- Warga negara non-Belanda yang meninggalkan Belanda dengan rencana keberangkatan, kemudian menyesalinya dan memilih untuk kembali.
- Anggota mafia yang bekerja sama dengan polisi (istilah Italia: pentiti). Agen mafia sering kali merupakan pejabat tinggi dalam organisasi, memberikan informasi kepada sistem peradilan untuk mendapatkan pengurangan hukuman, perlindungan, dan tunjangan lainnya. Biasanya alasan 'pembelotan' adalah posisi yang tidak dapat dipertahankan dalam mafia, ancaman pembunuhan atau ketidakpuasan terhadap distribusi kasus.
Etimologi
Spijtoptant (spijt: 'menyesal' dan optant: 'pilihan') adalah istilah gaul resmi untuk penduduk bekas Hindia Belanda yang menyesali pilihannya untuk berkewarganegaraan Indonesia dan tetap ingin menjadi warga negara Belanda. Kata ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1957.[1][2]
Belgia
Undang-Undang Hukum Pidana Belgia telah memiliki peraturan umum tentang pelanggar yang menyesal sejak tahun 2018 (bahasa Prancis: repentis) dalam pasal 216/1 t.e.m. 216/8 Sv.[3] Hal ini sebelumnya mungkin dilakukan untuk kejahatan tertentu. Dalam pembentukan geng dan organisasi kriminal, pihak yang bersalah dapat menghindari hukuman mereka sebelum melakukan upaya apa pun untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan yang merupakan tujuan asosiasi, dan sebelum dimulainya penuntutan, menunjukkan keberadaan organisasi dan komandannya.[4] Pelaku kejahatan terkait narkoba bisa mendapatkan pengecualian atau pengurangan hukuman dengan mengkomunikasikan identitas pelaku lain yang belum teridentifikasi dalam penyidikan tindak pidana.[5]
Skema umum berlaku untuk kejahatan berat atau upaya kejahatan berat (pembunuhan tidak disengaja, teror, organisasi kriminal, dan lain-lain). Dalam penyesalan itu diperlukan 'pernyataan yang substansial, terbuka, jujur, dan lengkap'. Keputusan apakah akan menerima penyesalan terletak pada jaksa penuntut umum, yang harus bertindak dengan persetujuan terlebih dahulu dari jaksa agung. Panitera hanya dapat dikerahkan ketika penyelidikan memerlukan hal ini dan sarana penyelidikan lainnya tidak cukup untuk menemukan kebenaran (prinsip subsidiaritas). Oleh karena itu, para penyelidik harus terlebih dahulu menggunakan semua tindakan investigasi lainnya tetapi tidak membuahkan hasil.
Persyaratannya ditetapkan secara tertulis dalam sebuah memorandum yang dibuat antara jaksa penuntut umum dan orang yang menyesal. Selain identitas, harus disebutkan fakta-fakta yang ingin disaksikan oleh terdakwa, janji-janji yang diberikan kepadanya dan kondisi-kondisi di mana hal itu terjadi. Memorandum tersebut dapat diakses secara keseluruhan oleh tersangka lainnya sehingga mereka dapat audi alteram partem 'mendengar dari dua sisi' mengenai kredibilitas dan keandalan terdakwa. Jaminan tambahannya adalah bahwa hukuman terhadap pihak ketiga tidak boleh semata-mata berasal dari pernyataan pelaku yang menyesal, tanpa adanya unsur bukti lain. Komitmen jaksa harus proporsional dengan pentingnya pernyataan dan dapat berhubungan dengan tahap pidana apapun. Selama proses pidana, hukuman yang lebih rendah, hukuman alternatif atau hukuman bersalah sederhana dapat diperoleh. Jika pelaksanaan hukuman telah dimulai, nasihat yang baik dapat diberikan untuk pembebasan bersyarat, izin keluar, cuti lembaga pemasyarakatan atau dipindahkan ke penjara lain. Yang terakhir ini juga dimungkinkan jika yang bersangkutan berada dalam penahanan praperadilan. Namun pembebasan dalam waktu dekat tidak pernah bisa dijanjikan. Jaksa tidak boleh menegosiasikan kompensasi kepada para korban. Menyelesaikan sebuah memorandum memerlukan asumsi yang tidak dapat disangkal mengenai kesalahan perdata bagi orang yang menyesal. Komitmen tidak sah tanpa pengesahan oleh pengadilan penyidik atau pengadilan pidana, yang harus selalu memberikan hukuman alternatif apa yang akan diberikan apabila komitmen tersebut dicabut karena ketidakpatuhan terhadap syarat oleh pihak yang menyesal. Kasus-kasus lain yang membuat orang yang menyesal berisiko dicabut adalah membuat pernyataan palsu dan menghalangi penyelidikan, hukuman atas kejahatan baru atau kegagalan memberikan kompensasi kepada korban.
Penyesal yang takut akan pembalasan dapat mengandalkan perlindungan saksi hukum (pengawasan, identitas baru, pemindahan, dan lain-lain).
Pada bulan November 2018, agen sepak bola Dejan Veljković adalah orang pertama yang membuat memorandum dengan kantor kejaksaan dalam konteks Operasi Tangan Bersih (Operatie Propere Handen).[6]
Lihat juga
- Hukum pidana
Referensi
- ^ Spijt van een keuze. De Volkskrant, 21 december 1957
- ^ Spijtoptant Woordenboek der Nederlandse Taal
- ^ Ingevoerd door de Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme. De term 'spijtoptant' werd gebruikt in het wetsontwerp maar is na een amendement niet weerhouden in de wettekst zelf, die spreekt over de persoon zoals bedoeld in artikel 216/1.
- ^ Artikel 326 van het Strafwetboek, ingevoerd bij wet van 10 januari 1999
- ^ Artikel 6 van de Drugswet van 24 februari 1921, ingevoerd bij wet van 3 mei 2003
- ^ Dejan Veljkovic krijgt 5 jaar cel met uitstel in ruil voor medewerking met gerecht (2), Belga, 20 november 2018