Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Komite Ekonomi Industri Nasional
KEIN
Gambaran umum
SingkatanKEIN
Didirikan19 Januari 2016; 8 tahun lalu (2016-01-19)
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016
Dibubarkan20 November 2020; 3 tahun lalu (2020-11-20)
Dasar hukum pembubaranPeraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020
Sifatberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
KetuaSoetrisno Bachir
Wakil KetuaArif Budimanta
SekretarisPutri Kuswisnuwardhani
Situs web
http://kein.go.id/index.html
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Komite Ekonomi Industri Nasional (disingkat KEIN) adalah Lembaga Nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keberadaan KEIN berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode Kabinet Kerja Tahun 2014-2019. KEIN bertugas:

  1. melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industri nasional, regional, dan global;
  2. menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada Presiden; dan
  3. melaksanakan tugas lain dalam lingkup ekonomi dan industri yang diberikan Presiden.[1]

Susunan keanggotaan

Komite Ekonomi dan Industri Nasional dengan susunan keanggotaan terdiri dari:[1]

  • Ketua: Soetrisno Bachir
  • Wakil Ketua: Arif Budimanta
  • Sekretaris: Putri Kuswisnuwardhani
  • Anggota:
    1. Hariyadi Sukamdani
    2. Hendri Saparini
    3. Eddy Kusnadi Sariaatmadja
    4. Andri B. S. Sudibyo
    5. Zulnahar Usman
    6. Sudhamek
    7. Muhammad Najikh
    8. Johnny Darmawan
    9. Benny Soetrisno
    10. Irfan Wahid
    11. Sugiarto Alim
    12. Dony Oskaria
    13. Mohamad Fadhil Hasan
    14. Muhammad Syafi'i Antonio
    15. Aries Muftie
    16. Sonny Budi Harsono
    17. Benny Pasaribu

Pembubaran

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, KEIN telah dibubarkan.

Perpres ini ditandatangani pada tanggal 26 November 2020.

Referensi

  1. ^ a b Perpres No. 8 Tahun 2016[pranala nonaktif permanen]