Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia | |
---|---|
![]() | |
Gambaran umum | |
Dasar hukum | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 |
Susunan organisasi | |
Deputi | Johan Budi SP[1] |
Kepala Sekretariat Deputi | Budi Santoso[1] |
Direktur | |
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN | Cahya Hardianto Harefa[1] |
Gratifikasi | Giri Suprapdiono[1] |
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; | Dedie A Rachim[1] |
Penelitian dan Pengembangan; | Roni Dwi Susanto[1] |
Kantor pusat | |
Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 | |
Situs web | |
http://www.kpk.go.id/id |
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau cukup disebut Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah unit eselon I di Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.[2]
Tugas dan Fungsi
Tugas
Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.[2]
Fungsi
Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:[2]
- Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
- Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi;
- Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
- Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.
- Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.
Struktur Organisasi
Struktur organisasi Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari:[2]
- Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Direktorat Gratifikasi;
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat;
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
- Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.
Lihat pula
- Komisi Pemberantasan Korupsi
Referensi
- ^ a b c d e f Pejabat Stuktural KPK
- ^ a b c d Deputi Bidang Pencegahan KPK RI